PKS, PAN & PPP Minta Pelaksanaan Kurikulum 2013 Ditunda

Dikutip dari, dakwatuna.com–Jakarta, Dalam pandangan mini fraksi soal pengambilan keputusan DPR atas rencana dan anggaran kurikulum 2013, ada tiga fraksi yang menunda pemerintah melaksanakan kurikulum 2013. Tiga fraksi itu adalah PKS, PAN dan PPP.

“Fraksi PKS menyatakan kurikulum 2013 tidak siap dilaksanakan tahun ini, karena itu PKS belum setujui perubahan anggaran dan menyatakan menunda pelaksanaan kurikulum hingga Juli 2014,” kata anggota komisi X FPKS Raihan Iskandar, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2013).

Menurutnya, perencanaan anggaran yang diajukan Kemendikbud ke DPR beberapa kali mengalami perubahan, hal ini mengindikasikan manajemen perencanaan tidak dilakukan dengan matang.

“Terkait standar isi dan kompetensi dasar yang jadi acuan dalam menyusun silabus hingga kini kami belum menerima silabus dimaksud. Kemudian uji publik atas kurikulum hanya berupa sosialisasi. Alih-alih uji konten, ini menunjukkan ketidaksiapan kurikulum 2013,” paparnya.

Pertimbangan lain dari PKS adalah persiapan guru yang tidak maksimal, yaitu dilakukan dalam waktu yang singkat. PKS memandang pelatihan guru yang hanya 5 hari terkesan dipaksanakan.

“Persiapan buku harusnya menunggu standar isi, faktanya telah berjalan padahal standar isi belum selesai. Ini kejanggalan, buku apa yang akan dibuat jika standarnya belum selesai,” ucapnya.

“PKS minta agar Kemendikbud maksimal kan seluruh persiapan implementasi kurikulum baru,” imbuh Raihan.

Pandangan yang sama disampaikan oleh Fraksi PAN yang dibacakan oleh Ibrahim Sakty Batubara. PAN berpandangan Kemendikbud belum punya perencanaan terhadap pelaksanaan kurikulum 2013.

“PAN berpendapat perlu kajian dan evaluasi akademik bukan dilakukan hanya Kemendikbud dan kolega nya. Kedua, sebelum dilaksanakan pada 2013 sangat diwajibkan adanya uji coba di beberapa sekolah. Di sisi lain persiapan kurang dari 2 bulan tak mungkin untuk pelatihan guru dan tender buku,” papar anggota komisi X FPAN Ibrahim Sakty Batubara.

“Pandangan fraksi kami setuju untuk piloting (uji coba) tidak untuk pelaksanaan,” tegasnya.

Satu lagi fraksi yang menolak dilaksanakan pada Juli 2013 alias menunda adalah PPP. Pandangan Fraksi PPP disampaikan oleh Machmud Yunus.

“Menurut pandangan Fraksi PPP, kami menyatakan menyetujui untuk menunda implementasi kurikulum 2013 dan diterapkan pada tahun ajaran berikutnya,” ucap Machmud.

Kurikulum 2013 sebagaimana usulan pemerintah akan diimplementasikan pada 15 Juli 2013. Anggaran yang diajukan sebesar Rp. 829.427.325.000. (mi/dtk)

Sumber