Inilah Alasan Sesat Mundurnya Menteri Gita Wirjawan

PERSERTA KONVERSI PD - Para peserta konvensi calon presiden partai Demokrat (kiri kanan) Ali Masykur Musa, Marzuki Alie, Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo, Irman Gusman, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, Hayono Isman, Anies Baswedan, Sinyo Harry Sarundajang, Gita Wirjawan, Dino Patti Djalal, dan Dahlan Iskan sebelum mengemukan visi dan misi depan Para Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) se-Indonesia Jakarta, di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (15/9). (Warta Kota/henry lopulalan)

TRIBUNNEWS.COM - Kabar yang dihembuskan langsung oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan bahwa dirinya sudah mengajukan pengunduran diri dari posisinya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II membuktikan bahwa pencitraan politik ternyata lebih penting dibandingkan pertanggungjawaban seorang pejabat negara kepada rakyat dan bangsanya.

Pasalnya alasan yang diajukan bahwa dirinya siap mengundurkan diri dari jabatan menteri, jika ada benturan persepsi dan kepentingan terkait keikutsetraan dia dalam Konvensi Partai Demokrat dan bukan karena berbagai kebijakan pro impor dan pro asing yang dijalankannya justru menunjukkan bahwa politik pencitraan yang dijalaninya di Partai Demokrat itu lebih penting dari tanggungjawabnya sebagai pejabat publik.

Bagaimana tidak, segala sorotan dan kritik yang selama ini di lontarkan oleh banyak kalangan, termasuk dari kami di Indonesia Economic Development Studies (IEDS) mengenai kebijakan impor yang dijalankannya secara "jor-joran" dan memicu kelangkaan dan mahalnya sejumlah komoditas pangan, mulai dari cabai, bawang putih, daging, kedelai, hingga gula rafinasi ternyata tidak masuk dalam persolan penting serta prinsipil yang menjadi tanggung jawabnya dan patut dijadikan alasan kemunduran dirinya dari posisi menteri.

Namun justru karier politik yang dikejarnya dalam konvensi Partai Demokrat lah yang dianggapnya sebagai poin penting pengunduran dirinya dari posisi menteri. Nampaknya politik etis dan kepatutan bagi Menteri Gita hanya berlaku jika terkait dengan pencitraan Partai Demokrat saja namun tidak berlaku jika berhubungan dengan kesulitan ekonomi rakyat kecil dan hancurnya kemandirian ekonomi bangsa ini !

Buktinya, Menteri Gita bahkan menjawab berbagai kritik yang dilontarkan terkait mahalnya harga kedelai justru dengan membebaskan Bea Masuk Impor Kedelai yang nyata-nyata membuka jalan tol bagi para pencari rente dan kartel-kartel yang menguasai jalur perdagangan kedelai untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya atas nama penderitaan para petani kedelai di negeri ini dan para pengusaha serta konsumen kedelai di republik ini.

Jika Menteri Gita adalah seorang negarawan yang memikirkan nasib rakyat kecil, maka semestinya sejak duduk di kursi menteri yang difikirkannya adalah meningkatkan produksi dan swasembada di berbagai sektor agar indonesia memiliki komoditi untuk diperdagangkan, dan bukan menjadi broker alias pedagang baru yang mencari keuntungan dari rakyat dan bangsanya sendiri!.

Lihat saja, meski Indonesia adalah negara kepulauan, yang memiliki laut luas dan pantai di seantero negeri, namun garam saja yang menjadi kebutuhan utama bagi seluruh ibu rumah tangga di negeri ini ternyata harus impor dari luar negeri. Bahkan menurut catatan BPS, negara sekecil Singapura saja yang tidak memliki lahan luas untuk lahan produksi garam ternyata mampu menjadi negara ke empat terbesar penyuplai garam bagi republik ini. Sungguh menyakitkan!

Sungguh ironis jika kenyataan demi kenyataan tersebut dipaparkan kepada rakyat secara terbuka. Jika di negara lain ada Presiden yang mundur karena gagal mensejahterakan rakyat, ada Menteri yang mundur bahkan bunuh diri karena terbukti korup dan salah dalam menerapkan sebuah kebijakan maka di negeri ini hal itu masih merupakan peristiwa yang langka. Tanggungjawab atas kebijakan publik dan tanggung jawab kepada rakyat selamanya masih menjadi prioritas ke sekian setelah tanggung jawab kepada partai dan pencitraan politik yang jelas menjadi alasan utama kenapa para pejabat ini bisa menduduki posisinya sekarang.

Ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan kenapa republik ini tidak juga mampu berubah meski banyak orang-orang berpendidikan yang menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan. Karena mereka duduk bukan disebabkan kompetensi dan kemampuannya mensejahterakan rakyat namun lebih karena pertimbangan politik belaka dan sekali lagi pencitraan saja.

*Penulis adalah Peneliti IEDS

---

Komentar anda