Memberangus Dinasti Politik

Teropong

Dalam sebuah obrolan, sekelompo mahasiswa mengeluarkan sindiran mengenai banyaknya keluarga pejabat yang menjadi penerus jabatan di suatu daerah. Dalam pandangan anak-anak muda yang masih penuh idealisme ini, jika keluarga pejabat (istri, anak, menantu dan adik) meneruskan jabatan sebelumnya, maka jangan harap pembangunan akan berjalan maksimal. Sebab, yang diutamakan mereka adalah keluarga mereka sendiri.

“Jangan-jangan, mereka itu sudah benar-benar memahami betul kepanjangan NKRI. Iya, NKRI atau Negara Keluarga Republik Indonesia,bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pada hakikatnya, mereka itu telah membentuk raja-raja kecil di daerahnya,” celetuk seorang mahasiswa dengan santainya dalam obrolan tersebut.

Gubernur, Bupati dan walikota yang akan berakhir masa jabatanya (karena sudah dua kali menjabat tidak bisa mencalonkan lagi), kemudian menyodorkan keluarga intinya, ya istri, anak dan menantu sebagai calon penggantinya. Maraknya keadaan seperti ini atau lebih dikenal  dengan Dinasti Politik telah menimbulkan kekhatiran sejumlah pihak.

Meski secara aturan, hal itu tidak dilarang, namun secara moral pencalonan keluarga inti itu jelas baik. Apalagi, dalam menggerek keluarga inti menjadi calon, tidak tertutup kemungkinan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, penyalahgunaan birokrasi, fasilitas dan keuangan negara (APBD) akan jelas-jelas terjadi. Munculnya Dinasti Politik juga sangat mengkhawatirkan, karena akan semakin sulit mengontrol keuangan maupun sepak terjang mereka.

Merebaknya Dinasti Politik disejumlah daerah membuat kekhawatiran masyarakat akan semakin tumbuh suburnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Padahal, reformasi yang digulirkan mahasiswa dan didukung masyarakat tahun 1998 adalah memberantas KKN. Politik dinasti tidak lain adalah bentuk nepotisme yang semakin nyata setelah hampir 13 tahun (tahun 2011) reformasi bergulir, dan menelan korban mahasiswa dan anggota masyarakat.

Sekarang ini, Dinasti Politik di daerah jauh lebih merebak ketimbang pada masa orde baru. Malah, semasa orde baru, boleh dikatakan tidak ada hal seperti itu, terkecuali di Yogyakarta (karena sistemya). Justru praktek nepotisme (menyambung dinasti keluarga dalam kekuasaan yang diterapkan Soeharto di lingkungan keluarganya (pemerintah pusat) yang antara lain mempercepat kejatuhannya dari tampuk kekuasaannya sebagai presiden.

Sangat mengkhawatirkan. Munculnya dinasti politik sangat mengkhawatirkan. Sebab, hal itu menunjukkan semakin kentaranya “raja-raja kecil” di daerah. Mau dibawa kemana daerah-daerah  yang sudah menganut sistem dinasti pilitik ini? Apakah mau dibawa kembali kepada sistem kerajaan seperti masa penjajahan dulu?

Sepanjang tahun 2010, terdapat sembilan kepala daerah terpilih yang masih kerabat dekat dengan kepala daerah sebelumya. Di Jawa Barat, ada Anna Sophanah yang terpilih menjadi Bupati Indramayu, menggantikan suaminya yang menjabat bupati sebelumnya. Di kabupaten Bandung ada Dadang M. Naser menjadi Bupati menggantikan mertuanya, Obar Sobarna. Di kota Cilegon, Provinsi Banten ada Tb. Imam Aryadi menjadi Walikota, yang tidak lain adalah anak Walikota Cilegon sebelumnya, Tb. Aat Sjafaat. Belum lagi keluarga pejabat atau politisi, baik di pusat dan daerah yang juga menikmati posisi orang tua atau kerabatnya. (lihat gambar tabel) 

Apa yang di khawatirkan dan disuarakan oleh masyarakat itu, ternyata sudah ditangkap dan juga dirasakan oleh pemerintah. Pemerintah pun meresponnya dengan membuat draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Daerah (RUU Pilkada), yang antara lain memuat larangan tegas bagi keluarga dekat kepala daerah incumbent bertarung di Pilkada. Draf RUU tentang Pilkada ini merupakan pecahan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Draf RUU Pilkada itu telah selesai dibahas, baik di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Dan Draf RUU tersebut sudah berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.[PikiranRakyat]

---

Komentar anda