Jakarta - Kegagalan Satgab Koalisi merealisasi cita – cita poltik presiden SBY,
ternyata bukan cuma dikritisi oleh politisi Partai Demorat (PD).
Akan
tetapi mantan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum ternyata sudah banyak
catatan kelam mengenai keberadaan koalisi ciptaan SBY itu.
Pukul
rata tolok ukur yang dipakai menilai keberadaan Setgab Koalisi adalah
kasus pemungutan suara penentuan perpanjangan masa kerja Timwas Century.
Seperti diketahui, pada saat berlangsung pemungutan suara yang
menentukan perpanjangan masa tugas Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank
Century (Timwas Century), Kamis (19/12) menandai semakin memperlihatkan
tak kompaknya koalisi partai pendukung Pemerintah.
Tidak bisa
dibantah bahwa diam-diam, Presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai
Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, disebut sudah lama memendam kecewa
berat dengan kinerja koalisi itu.
Apa kata Anas Urbaningrum
tentang hal tersebut : “Diam-diam dan kadangkala terbuka, Pak SBY kecewa
dengan koalisi politik yang dibangun pada 2009,” kata mantan Ketua Umum
Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Kamis malam (26/12/).
Di
lingkungan internal partai, ujar dia, kekecewaan kepada partai koalisi
terutama Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera sudah sering
diungkapkan SBY.
Sepanjang Kamis malam hingga Jumat
(27/12/2013), Anas menulis kultwit panjang seputar dinamika politik
nasional, terutama terkait dengan bekas partainya itu. Kultwit itu
menggunakan hashtag #cawapressby.
Anas mengatakan sejak awal
skandal Bank Century merupakan bentuk inkonsistensi koalisi bila dilihat
dari sudut pandang SBY. Inisiator Pansus Century, panitia khusus yang
dibentuk di DPR khusus dan mengawali terkuaknya skandal dana talangan
itu, sebagian adalah anggota DPR dari koalisi dan sebagian yang lain
dari partai non-koalisi.
“Koalisi sudah ‘terluka’ di usia yang
sangat muda, di awal kerja sama pemerintahan periode 2009-2014,” ujar
Anas. SBY pun kemudian berupaya keras melakukan konsolidasi koalisi,
kata dia, sebagai hal yang memang harus dilakukan.
Di internal Partai Demokrat, lanjut Anas, pernah
ada ide untuk merampingkan koalisi. “Ramping tapi sehat dan konsisten,
daripada besar tapi tak solid.” Namun, kata Anas, SBY tak mau ambil
risiko. “Koalisi tetap dipertahankan meski dengan hati yang ‘terluka’.”
Wujud
dari konsolidasi tanpa tindakan ambil risiko itulah, sebut Anas, yang
kemudian menjadi cikal bakal Sekretariat Gabungan. “Tempat berhimpun
partai-partai koalisi.”
Setgab dikomandani langsung oleh SBY,
dengan Ketua Harian dipercayakan pada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal
Bakrie, dan kantor merupakan “pinjaman” Djan Farid dari Partai Persatuan
Pembangunan.
Menurut Anas, skenario awal yang dibangun Setgab
bukan upaya penyeragaman koalisi. Identitas partai yang beraga tetap
dipertahankan tetapi harus sama dan bersatu untuk hal-hal strategis.
Mula-mula, tutur Anas, Setgab berjalan baik, rajin rapat, dan komunikasi
politik pun berjalan lumayan intensif.
“Tetapi lama-lama
Setgab tetap kelihatan sebagai koalisi pelangi yang nyata. Puncaknya
ketika voting interpelasi pajak,” sebut Anas. Saat itu, Partai Demokrat
masih bisa menang tipis meski tak didukung Partai Golkar dan PKS.
Struktur
koalisi pun lalu diperbaiki lagi. Kali ini, kata Anas, ada penguatan
komitmen dengan label penandatanganan “code of conduct”. Kabinet pun
dikonsolidasi ulang, dengan mengurangi jatah kursi menteri PKS.
“Meskipun pengurangan juga dilakukan untuk Demokrat. Getir bagi
Demokrat.”
Sayangnya, koalisi tetap saja tak solid. “Yang
paling baru (buktinya) adalah ketika DPR voting tentang Timwas Century,”
tegas dia. Kali ini, Demokrat tumbang. Hasil voting menyatakan masa
kerja Timwas Century diperpanjang, tak sesuai dengan keinginan Partai
Demokrat
Pernyataan kekecewaan terhadap kinerja Sergab Koalisi,
yang sangat jauh dari harapan SBY juga sudah dikritisi secara terbuka
oleh petinggi PD. Dikatakan parpol yang paling banyak “melarikan” diri
adalah PKS dan Golkar. Tapi, publik mencatat adalah Partai Golkar yang
dipimpin Aburizal Bakrie paling tidak loyal, tapi paling banyak mendapat
manfaat.
Terutama dalam hal penyelesaian ganti rugi untuk
korban luapan lumpur Lapinda. Dengan permainan yang sangat lihai,kasus
itu dibungkus sebagai peristiwa “bencana alam”. Golkar akhirnya bisa
membuat SBY terpukau. Voting di DPR sukses dan membuat pemerintah
menyetujui ganti rugi yang trilunan jumlahnya dibayar oleh negara
melalui APBN.
---
Komentar anda
0 komentar:
Posting Komentar
PENGUNJUNG YANG BAIK SELALU MENINGGALKAN KOMENTAR
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda