Inilah 10 Ucapan Kontroversial Yang Memalukan Wagub DKI Jakarta, Ko Ahok

Siapa tak kenal Ahok? Ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan nama asli Basuki Tjahaja Purnama ini terkesan 'nyentrik' dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos.

Pada akhirnya, pernyataan Ahok sering mengundang polemik, bahkan menjadi bola balik untuk 'menyerang dirinya'. Berikut pernyataan paling kontroversi sepanjang 2013.

1. Blunder Istilah Komunis

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah bahwa dirinya marah kepada warga di bantaran Waduk Pluit dan mengatakan mereka adalah komunis. "Saya nggak marahin warga bantaran Waduk Pluit. Saya juga tidak bilang komunis," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (26/4).

Ahok menjelaskan, pernyataan tersebut keluar karena ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendatanginya membawa proposal. LSM itu berbicara mengatasnamakan warga bantaran Waduk Pluit untuk meminta pembagian lahan.

"Saya bilang, mana bisa lahan itu dibagi, itu kan tanah negara. Nah, LSM itu ngotot. Kalau ngotot itu ideologi komunis dong? Lalu LSM itu bilang rakyat boleh menjarah lahan. Saya bilang, bukan menjarah negara, menjarah orang kaya juga kan. Sekarang kalau gitu, sekalian Anda dudukan saja Balai Kota dan Monas, nanti saya juga minta bagi. Lumayan kan," katanya.

"Anda butuh rumah yang layak, ini ada rumah susun. Tiba bisa mengisi rumah dengan perlengkapan rumah tangga, kami isikan. Anda tidak punya kerjaan untuk bayar retribusi, kami carikan kerjaan. Saya tanya aja jadi anda maunya apa sekarang? Anda mau dudukin tanah minta bagi dijual nggak? Di jual! Buktinya rusun yang hak sewa saja dijual. Makanya tuntutan LSM seperti itu tidak masuk akal. Kalau anda maksa seperti itu terus, itu ideology komunis, saya bilang," ungkapnya.

2. Ingin Kuliahi Komnas HAM

Ahok kembali menjadi sorotan saat mengomentari rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil Gubernur DKI Jakarta untuk meminta penjelasan tentang penggusuran warga yang bermukim di Waduk Pluit.

Dalam pernyataanya Ahok menilai Komnas HAM tidak paham soal HAM. Bahkan Ahok ingin memberikan kuliah umum pada Komnas HAM tentang pengertian HAM.

"Komnas HAM yang terhormat. Musti ditinjau ulang tuh pengertiannya Komnas HAM. Perlu saya kasih kuliah umum mereka soal HAM itu apa. Ya saya jelasin HAM itu apa gitu loh,"ujar di Balaikota Jakarta, Kamis (16/5).

Menurutnya pembelaan Komnas HAM Kepada warga waduk Pluit yang telah menempati lahan negara seluas 80 ha tersebut tidak mengerti atas HAM.

Sayangnya, harapan para aktivis HAM untuk mendengarkan kuliah umum dari Ahok pupus sudah. Pasalnya, mantan bupati Belitung Timur itu tidak bersedia menghadiri undangan Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PBHI).

Pria yang akrab disapa Ahok itu justeru meminta para aktivis HAM menonton akun resmi Pemprov DKI di Youtube. Sebab, dirinya sudah banyak berbicara HAM dan direkam video. "Kalian nonton di Youtube saja, gue sudah ngajarin HAM banyak di situ," kata Ahok, di Balaikota, Selasa (21/5).

3. Sebut Pelajar Nakal Bajingan

Berawal dari peristiwa tawuran dan pembajakan yang dilakukan 35 siswa SMAN 46, Ahok berupaya menertibkan banyaknya pelajar nakal di Jakarta. Sayangnya, usaha ini berujung menjadi polemik di masyarakat gara-gara cletukan kata banjingan yang diarahkan kepada pelajar nakal tersebut.

Ahok mengambil contoh pada kasus kebrutalan anak sekolah Jakarta. Saat itu, sekelompok siswa melakukan pembajakan bus. Dengan kasus semacam ini, Ahok akan mengatakan mereka bukan anak-anak melainkan calon bajingan. Bila mereka melakukannya lebih dari sekali.

"Sekolah kita terbatas, masih banyak anak-anak miskin sekolah di sekolah swasta yang jelek dan murah. Kemudian sekolah negeri dipakai oleh orang yang sok-sokan. Lapor Komnas Anak? Boleh. Pertama dikasih boleh (ditolelir), kedua kamu udah bukan anak, kamu calon bajingan," tegasnya.

Terkait upcapan ini, Ketua Satgas Perlindungan Anak KPAI, M Ihsan, mengaku terkejut dengan pernyataan Ahok tersebut. Menurut dia, tidak ada satu orang tua pun yang mau anaknya disebut sebagai calon bajingan.

"Masih banyak dasar hukum yang mengatakan bahwa semua anak berhak mendapat pendidikan dari APBD. APBD digunakan bukan sesuai kemauan Ahok atau Dinas pendidikan, tetapi mengacu pada UU. Permasalahan anak adalah tanggung jawab pemerintah pasal 22 negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak,"kata Ihsan dalam keterangan persnya, Jumat (15/11).

4. Bakar Setengah Jakarta

Ahok mengakui mengatasi permasalahan di Jakarta tidak semudah membalikan telapak tangan. Penyelesaiannya harus bertahap dan butuh waktu. Hanya cara ekstrem dan berisiko bisa mengubah Jakarta dengan cepat. "Kamu mau cepat benerin Jakarta. Bakar setengahnya Jakarta!" kata Ahok di Balai Kota, Rabu (5/6).

Namun, langkah ekstrem ini tidak mungkin dilakukan karena terlalu berisiko. "Kamu mau bakar? Enggak kan. Makanya kita lakukan bertahap," katanya.

Ahok lalu menuturkan, dia dan Jokowi telah menyiapkan strategi dan skala prioritas untuk membenahi Jakarta. "Kita fokus normalisasi sungai dan waduk dulu, baru yang lain," katanya.

5. Pidanakan PKL

Ahok membantah ditudingan akan memidanakan  pedagang kaki lima (PKL) yang menolak direlokasi. Menurutnya, ancaman hukuman tersebut tidak didasarkan keinginan pribadi melainkan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda).

"Kita punya perda Nomor 8 Tahun 2007, tentang lalu lintas juga ada Nomor 22 tahun 2009. Itu jelas bahwa yang menempati jalan itu hukuman pidana. Itu bukan kami yang mengancam. Tapi hukum yang mengancam, kurungan penjara atau denda Rp50 juta," kata Ahok di Balaikota, Senin (29/7).

Menurut Ahok, PKL tidak punya alasan untuk menolak di relokasi ke Blok G dengan alasan sepi. Sebab, faktanya masih ada 200 orang yang bertahan di sana. "Ini kita sosialisasi. Kalau masih tetap menolak, nanti kami akan panggil hakim dan akan disidang. Akan dipenjarakan. Akan kita pidanakan. Karena ada aturannya. Nanti kita atur. Akan kita sosialisasi sampai dia mengerti," terangnya.

Kata Ahok, bukan hanya PKL di pinggir jalan, tetapi termasuk kios-kios yang berada di belakang Blok A.

"Ada tanah 1.000 meter. Itu dibangun dan disewakan. Itu ada oknum juga. Kenapa blok G terkenang? Karena di atas saluran

air juga dibangun kios. Kalau tidak dibongkar, akan tergenang. Samalah dengan waduk pluit," tukas Ahok.

Sebagai protes, pedagang lantas berdemo. Mereka menyebut Ahok melanggar HAM. Bahkan, seorang PKL menyebut Ahok Seperti Firaun.

"Ahok sama dengan Firaun!" seru Aminah dengan lantang hingga 3 kali.

"Ya abisnye, kite dagang aja nggak boleh. Itu kan nyiksa, nggak adil buat yang miskin kayak kite. Pemimpin nyiksa ye, saya taunya Firaun. Nah menurut saya, Ahok sama tuh ama dia. Maunya menang sendiri," ketus Aminah di Jalan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/7).

6. Sebut Warga Fatmawati Ingin Ngetop

Lieus Sungkharisma, warga Fatmawati, Jakarta Selatan, melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu terkait pembangunan proyek moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

"Kita laporkan Ahok terkait pembangunan MRT di Fatmawati, karena tidak sesuai dengan janjinya saat kampanye," kata Lieus, Jumat (26/7).

Ahok dituduh melakukan penipuan melalui internet dan melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Lieus menjelaskan, warga Fatmawati kecewa terhadap Ahok yang menjanjikan akan membangun jalur MRT dengan sistem Subway saat kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

Namun kenyataannya, menurut Lieus, Ahok membangun jalur MRT dengan sistem jalan layang, sehingga tidak sesuai yang dijanjikan.

Menanggapi laporan itu, Ahok santai. Menurutnya, pelaporan yang dilakukan warga Fatmawati tersebut merupakan hak mereka sebagai warga negara.

"Ya nggak apa-apa, haknya warga, lapor aja," kata Ahok.

Ahok bahkan menyebut orang yang mempolisikannya karena ingin terkenal dan masuk TV. "Sudah nggak usah buang energi kalian untuk beritain mereka. Mereka tambah senang karena tambah ngetop," tambahnya.

7. Minum Bir Nggak Salah, Asal Nggak Mabok

Ahok kembali menuai kecaman dari masyarakat ketika dirinya menyebut minuman bir bukan kategori minuman keras.

"Itu kan bukan miras, itu kan bir, tergantung berapa persen alkohol dong. Kalau bir masih oke lah," katanya di Balaikota, Kamis (22/8).

Bahkan, Ahok berpendapat bahwa bir tidak berbahaya karena tidak memabukan. Karena itu, Pemprov DKI belum mengeluarkan larangan terkait hal itu.

"Saya kira kalau minum bir enggak salah kok, asal enggak mabok. Masalahnya kan, kalau dicampur spirtus sama air kelapa, ya tewas," katanya.

Terkait dengan peredaran miras, Ahok juga mengaku belum paham betul di DKI Jakarta sudah ada atau belum. "Tapi kalau Pergub yang tentang miras-miras, itu kan sudah ada kalau enggak salah. Perdanya sudah ada juga kalau enggak salah di DKI, saya lupa itu, mesti dicari lagi. Kalau memang tidak ada ya segera kita buat," katanya.

8. Hapus Kolom Agama di KTP

Pernyataan Ahok menuai kecaman ketika mengomentari Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang telah disahkan DPR RI. Dalam pernyataanya Ahok mengusulkan sebaiknya kolom isian agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihapus saja.

Dirinya berpendapat bila alasan pencantuman kolom tersebut karena untuk memudahkan pemakaman bila terjadi musibah, seperti kecelakaan, maka dinilai tidak masuk akal.

"Kalau ada argumen kayak gitu saya ketawa saja, kalau mati di pesawat? Itu juga banyak polisi nemu mayat tanpa identitas, makaminnya bagaimana? Kalau ini diperdebatkan bisa panjang," kata Ahok di Balaikota DKI, Jumat (13/12).

Ahok mencontohkan di Malaysia tidak ada kolom agama pada KTP. Bahkan, bila dikorelasikan penulisan status agama dalam KTP tidak akan mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia.

"Pertanyaan saya sederhana saja, Malaysia apa negaranya kurang beragama dibandingin kita? Malaysia itu nggak ada Kementerian Agama, nggak ada agama di KTP-nya, nyatanya lebih maju dibandingin kita," tuturnya.

Dibandingkan dengan Indonesia, meski mencantumkan agama dalam KTP justeru banyak kasus korupsi. "Harusnya yang korupsi- korupsi itu jangan cantumin agama di KTP-nya. Malu kan kalau ketahuan korupsi agamanya apa?" katanya.

"Kalau menurut saya pribadi, saya nggak suka ada itu, bodo amat! Untuk apa mencantumkan agama Anda di KTP?" imbuhnya.

Pernyataan Ahok ini mendapat tanggapan dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP, KH Noer Iskandar SQ. Menurutnya, agama adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena itu, Ahok tidak perlu mengeluarkan komentar tersebut.

"Kan Dalam Undang Undang kita sudah jelas kalau agama merupakan bagian dari bangsa dan negara, kok pejabat tidak mengerti itu," kata Noer Iskandar di Pondok Pesantren Asshidiqiyah, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin, kemarin.

9. Bohong KTP Malaysia Tidak Ada Kolom Agama

Pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa di beberapa negara seperti Malaysia tidak terdapat kolom dalam identitas agama dalam KTP.

"Seluruh dunia kan begitu. Di Malaysia juga KTP nya tidak menuliskan agama. Padahal negara itu merupakan negara yang agamanya kuat. Cuma di undang-undang kita, kolom agama harus dicantumkan," kata Ahok.

Namun kenyataannya, pernyataan Ahok dibantah oleh salah satu redaktur harian Utusan Malaysia Gamal Nasir Bin Mohd Ali, bahwa Malaysia tetap cantumkan kolom agama.

"Kami kuat mempertahankan identitas itu pada ID kami, ada kolom agama, dan kami tidak berniat untuk membuang atau menghapus kolom itu walaupun ada pihak-pihak yang menginginkan demikian," kata Gamal yang juga melampirkan foto kartu identitas Malaysianya, yang disebut My Kad.

10. Tipuan Pengakuan Vatikan Negara Pertama Yang Mengakui Indonesia

Ahok juga pernah mengatakan bahwa Vatikan adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ahok telah mencoba mengelabui sejarah Indonesia.

"Hahaha. Mau kerja sama apa? Tidak ada. Tadi dikasih kenang-kenangan medali Paus, tapi cetakan lama, belum ada cetakan baru. Dikasih buku sejarah Paus keuskupan dari 1947. Kan Vatikan itu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia," jelas Ahok seraya tersenyum.

Kebohongan Ahok akhirnya dibantah oleh umat Islam, bahwa Vatikan bukanlah negara pertama yang mengakui Kemerdekaan Indonesia.

Negara pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, kemudian Palestina.

Jadi, beginilah kalau orang kafir menjadi pemimpin dikalangan Muslim. Mereka akan mencoba melakukan berbagai upaya untuk membuat berbagai kebohongan-kebohongan agar umat Islam lupa atau bahkan tidak tahu yang sebenarnya.(berita8/suaranews/MUSLIMINA) 

---

Komentar anda