Demo Warga Ancaman Tol Trans Jawa

SURABAYA - Proyek nasional tol Trans Jawa dari Banten dan berujung ke Jatim, diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan darat melintasi pulau terpadat di Indonesia ini. Karena itu, asa besar digantungkan Gubernur Soekarwo kepada warganya untuk mengutamakan kepentingan umum demi terwujudnya jalur Daendels modern ini untuk meningkatkan perekonomian.

Gubernur Jatim Soekarwo mengeluarkan imbauan akhir tahun kepada seluruh warganya, untuk sukseskan proyek Tol Trans Jawa. Jika terwujud, proyek prestisius itu selain memangkas biaya transportasi dengan jarak tempuh lebih cepat, juga akan memudahkan pengiriman barang yang dampaknya, membuat pergerakan ekonomi di daerah-daerah lebih efisien.

Himbauan itu disampaikan Pakde, sapaan akrabnya menyusul sejumlah aksi unjuk rasa warga yang gerah dengan dampak proyek itu. Salah satunya seperti yang terjadi di Jombang. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, warga menuntut penggantian harga tanah di atas harga (Uang Ganti Rugi) UGR yang telah ditawarkan ditetapkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T). 

Padahal sebagaimana diketahui, penetapan UGR yang dilakukan oleh P2T telah melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Menyikapi hal itu, Pakde Karwo meminta P2T untuk terus melakukan sosialisasi, agar masyarakat lebih dapat memahami dan mendukung proyek ini. Apalagi dalam proyek ini, lahan yang dibebaskan akan menjadi aset negara.

"Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum merupakan proses pengalihan hak kepada negara, bukan proses jual beli. Dalam pelaksanaannya pemerintah melibatkan pihak swasta karena keterbatasan anggaran negara, dan sebagai imbalan, investor mendapatkan hak sebatas investasi dan konsesi pengelolaan dalam kurun waktu tertentu," jelasnya, Minggu (22/12).

Gubernur bahkan menyebutkan dalam amanat UUD 1945, warga negara harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. "Negara sebenarnya berhak mencabut hak seseorang kalau tanah itu untuk kepentingan umum," dalih Pakde Karwo

Bahkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang tentang tanah untuk kepentingan umum, dari musyawarah bisa langsung ke pengadilan. Tidak boleh banding dan kasasi. Keputusan pengadilan harus sekali selesai karena untuk kepentingan umum. “Bagi orang yang tidak mau melepaskan tanahnya dengan harga UGR yang sudah pantas dan disepakati sesuai musyawarah, maka akan ditempuh cara konsinyasi," beber mantan Sekdaprov Jatim ini.

Soekarwo yakin pembangunan infrastruktur jalan tol berdampak positif bagi Jatim, khususnya dalam mengurai kemacetan lalu lintas. "Pertumbuhan kendaraan bermotor di Jatim tahun ini tercatat 16 persen dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan pertumbuhan mobil yang mencapai 9 persen dan diperkirakan akan terus bertambah. Untuk mengatasi hal tersebut, yang sebenarnya harus digenjot adalah infrastruktur jalan tol," ungkap dia.

Optimis Sesuai Jadwal

Terpisah, Ketua P2T proyek tol Mojokerto-Jombang, M Hassan optimis pengadaan lahan bisa dilakukan sesuai jadwal. Sebab warga banyak yang menuntut pembangunan jalan tol segera diselesaikan, karena mereka terganggu kendaraan proyek di desa mereka. Bahkan jika sudah selesai, lanjut Hassan, Jalan Tol Mojokerto-Jombang diyakini mampu menjadi pengurai kemacetan jalur Surabaya-Jombang yang diperkirakan, dilewati 20 ribu kendaraan per harinya.

Sementara Presiden Direktur PT Marga Harjaya Infrastruktur Wiwiek Diana Santoso, investor proyek Tol Moker (Mojokerto-Kertosono), menyebutkan proyek ini menghabiskan anggaran Rp 3 triliun. Proyek tol dibagi menjadi 4 seksi, dengan panjang total mencapai 40,5 km atau terpanjang di Jatim.

Tol Moker merupakan bagian jaringan jalan bebas hambatan penghubung kota-kota di pulau Jawa sepanjang kurang lebih 1000 km. "Sisa ruas jalan tol yang masih akan dibangun ada 642,56 km," pungkas Wiwiek.

Sementara Wakil Gubernur Saifullah Yusuf menyebutkan, sudah ada 36 investor yang siap tanamkan modalnya di Jatim. Namun mereka masih menunggu selesainya proyek tol Trans Jawa ini. Selain masalah infrastruktur jalan, wagub yang biasa disapa gus Ipul itu menyebut bahwa perbaikan bandara, pelabuhan juga harus dilakukan, agar para investor mau dan tertarik menanamkan sahamnya di Jatim.

Pihaknya menyebut, saat ini investasi yang masuk ke Jatim ada peningkatan yang cukup baik sampai 300 persen. Ia berharap, dengan perbaikan itu, para investor bisa datang dan berminat menamamkan investasinya di daerah, salah satunya Jatim. "Sudah ada diskusi dengan para investor dan mereka (investor) sedang menghitung. Kami tawarkan kondisi dan situasi di Jatim," katanya.

Ia berharap, sempat adanya perbedaan cara pandang antara buruh dengan Apindo tentang upah tidak membuat para investor enggan menanamkan sahamnya di Jatim. Ia menegaskan, Gubernur tidak berpangku tangan dalam mengurus masalah tersebut guna mencari jalan keluar terbaik.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan sejumlah pengusaha memang berniat pindah dari Jakarta. Ia menilai, yang menjadi persoalan adalah masalah tingginya upah mininum serta ketahanan menghadapi ancaman stabilitas. "Upah minimum terlalu tinggi dan dinilai memberatkan. Namun, kami lihat semua dan harus bisa menjaga. Serikat buruh dan pengusaha harus bahu-membahu, jangan sampai tidak tertangani suasana yang sudah kondusif," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

UMP di sejumlah daerah di Jatim memang tergolong rendah. Di Surabaya, UMK 2014 ditetapkan Rp 2,2 juta, Kabupaten Gresik Rp 2,195 juta, bahkan di sejumlah daerah ada yang hanya Rp 1 juta di antaranya di Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, serta Magetan. Ia juga menilai, sebenarnya ada sisi positif rencana eksodus 36 pabrik dari Jakarta ke Jatim, yaitu lebih meratanya pembangunan dan peningkatan ekonomi.

Ia juga menyebut, sejumlah perusahaan yang berencana untuk eksodus itu di antaranya industri padat karya, alas kaki, serta kerajinan tangan. Selama ini, investasi lebih banyak berkembang di kota besar, seperti Jakarta, sementara di daerah masih belum maksimal. (beritametro)

---

Komentar anda