Sisa-sisa kekerasan terhadap Muslim Rohingya – Foto: BBC/Reuters |
Myanmar - Kelompok pegiat hak asasi mengaku memiliki dokumen yang
memperlihatkan bukti tentang pemerintah Myanmar yang melakukan
diskriminasi atas umat Islam Rohingya.
Fortify Rights mengatakan instruksi dari pemerintah -seperti terlihat
dalam dokumen yang bocor- mendorong diskriminasi atas warga Rohingya,
antara lain dengan membatasi pergerakan mereka.
Dari 12 dokumen pemerintah antara tahun 1993-2013 yang dikaji,
ditemukan bahwa pemerintah Myanmar antara lain menerapkan pembatasan
perkawinan, kelahiran, perbaikan rumah, maupun pembangunan rumah ibadah.
Mereka juga dilarang melakukan perjalanan antar kota atau ke luar
dari negara bagian Rakhine tanpa izin, seperti dilaporkan Fortify
Rights.
Hingga berita ini diturunkan pemerintah Myanmar belum memberikan tanggapan atas tuduhan itu.
Pemerintah Myanmar menganggap warga Rohingya yang beragama Islam
sebagai kaum pendatang dan bukan sebagai warga negara, namun warga
Rohingya merasa bagian dari Myanmar dan mengaku mendapat perlakuan
buruk.
Dalam beberapa tahun belakangan marak aksi kekerasan atas umat Islam
Rohingya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.
PBB menempatkan Rohingya sebagai komunitas yang paling sering dianiaya di dunia.
Serangkaian kekerasan sejauh ini menyebabkan sekitar 200 warga
Rohingya tewasdan puluhan ribu mengungsi dari rumah mereka. (BBC
Indonesia/sbb/dakwatuna)
0 komentar:
Posting Komentar
PENGUNJUNG YANG BAIK SELALU MENINGGALKAN KOMENTAR
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda