Terkait dugaan korupsi ratusan milyar yang dilakukan oleh Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo pada Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang saat
ini sedang ramai dibicarakan masyarakat luas, dinilai sulit untuk
diusut oleh aparat hukum seperti halnya KPK, Kejaksaan Agung atau POLRI.
Disinyalir bahwa adanya tindak penyuapan terhadap mayoritas
media massa oleh tim sukses dari Jokowi-Ahok yang bertugas khusus untuk
menjaga pencitraan mereka termasuk usaha menutupi semua informasi dan
berita negatif seperti pelanggaran terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maupun
penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh Jokowi ataupun
Ahok.
"Saya baru yakin tim sukses Jokowi Ahok membayar sejumlah media untuk kepentingan pencitraan ketika seorang wartawan yang juga merupakan teman
saya memberikan bukti bahwa apa yang ditulis oleh teman saya tersebut
dirubah oleh redakturnya yang bahkan kemudian berbalik menyerang saya",
ujar seorang anggota DPRD DKI Jakarta yang enggan disebut namanya.
Pengalaman
pahit serupa dialami banyak politisi lain yang pernah melakukan kritik
atau koreksi terbuka terhadap Jokowi-Ahok. Bahkan, rencana interpelasi
(Hak Meminta Penjelasan Kepada Pemerintah) DPRD DKI Jakarta pada bulan
Mei 2013 lalu, layu sebelum berkembang atau dibatalkan DPRD DKI Jakarta
karena sangat kuatnya opini media massa yang merupakan mitra dari tim
sukses Jokowi-Ahok yang menyerang rencana interpelasi tersebut.
Berdasarkan
realitas keberpihakan mayoritas media massa tersebut, desakan DPRD DKI
Jakarta kepada aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan POLRI) sudah
barang tentu akan ditanggapi pesimis.
---
Komentar anda
0 komentar:
Posting Komentar
PENGUNJUNG YANG BAIK SELALU MENINGGALKAN KOMENTAR
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda