Breaking News
Loading...
Selasa, 08 Oktober 2013

Info Post

Terkait dugaan korupsi ratusan milyar yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang saat ini sedang ramai dibicarakan masyarakat luas, dinilai sulit untuk diusut oleh aparat hukum seperti halnya KPK, Kejaksaan Agung atau POLRI.


Disinyalir bahwa adanya tindak penyuapan terhadap mayoritas media massa oleh tim sukses dari Jokowi-Ahok yang bertugas khusus untuk menjaga pencitraan mereka termasuk usaha menutupi semua informasi dan berita negatif seperti pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh Jokowi ataupun Ahok. 

"Saya baru yakin tim sukses Jokowi Ahok membayar sejumlah media untuk kepentingan pencitraan ketika seorang wartawan yang juga merupakan teman saya memberikan bukti bahwa apa yang ditulis oleh teman saya tersebut dirubah oleh redakturnya yang bahkan kemudian berbalik menyerang saya", ujar seorang anggota DPRD DKI Jakarta yang enggan disebut namanya. 

Pengalaman pahit serupa dialami banyak politisi lain yang pernah melakukan kritik atau koreksi terbuka terhadap Jokowi-Ahok. Bahkan, rencana interpelasi (Hak Meminta Penjelasan Kepada Pemerintah) DPRD DKI Jakarta pada bulan Mei 2013 lalu, layu sebelum berkembang atau dibatalkan DPRD DKI Jakarta karena sangat kuatnya opini media massa yang merupakan mitra dari tim sukses Jokowi-Ahok yang menyerang rencana interpelasi tersebut. 

Berdasarkan realitas keberpihakan mayoritas media massa tersebut, desakan DPRD DKI Jakarta kepada aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan POLRI) sudah barang tentu akan ditanggapi pesimis.



Sumber: asatunews
---
Komentar anda

0 komentar:

Posting Komentar

PENGUNJUNG YANG BAIK SELALU MENINGGALKAN KOMENTAR
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda